Denpasar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2026, Bapenda Kota Denpasar menerima 14 pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media pengaduan resmi. Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai kewenangan unit pelayanan dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen.

Adapun media pengaduan yang digunakan masyarakat selama Semester I Tahun 2026 meliputi:

Email : 10 pengaduan
PRO Denpasar : 2 pengaduan
SP4N-LAPOR! : 2 pengaduan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 0 pengaduan
Whistleblowing Sistem (WBS) : 0 pengaduan
Pengaduan Langsung : 0 pengaduan

Selain menerima pengaduan, Bapenda Kota Denpasar juga memberikan layanan informasi dan konsultasi kepada masyarakat. Selama Semester I Tahun 2026, tercatat 426 layanan informasi melalui Bapenda Call Center serta 86 layanan konsultasi melalui email, yang dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan perpajakan daerah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan dilakukan secara berkala sebagai upaya memastikan setiap pengaduan memperoleh penanganan yang tepat serta menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bapenda Kota Denpasar mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan dengan menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan melalui kanal resmi yang telah disediakan, yaitu:

Bapenda Call : (0361) 3000130
Email : pendapatandenpasar@gmail.com
Email : penetapan.bapendadps@gmail.com
Website Resmi : www.bapenda.denpasarkota.go.id
PRO Denpasar
SP4N-LAPOR!
Whistleblowing Sistem (WBS) melalui website resmi Bapenda Kota Denpasar
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dengan pengelolaan pengaduan yang efektif, Bapenda Kota Denpasar berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, akuntabel, dan berintegritas guna mendukung pelayanan perpajakan daerah yang semakin berkualitas bagi masyarakat.