Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengadakan pemasangan tapping box yakni alat yang mampu merekam atau menangkap transaksi yang tercetak oleh printer point of sales yang digunakan oleh wajib pajak guna mendukung transparasi pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP) yang berasal dari sektor usaha hotel, restoran, dan tempat hiburan. Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah melakukan sosialisasi ke seluruh wajib Pajak sektor tersebut dan selanjutnya bekerjasama dengan vendor melakukan pemasangan Tapping Box.
Dalam rangka monitoring dan evaluasi tapping box, pada Hari Selasa, 28 Agustus 2018 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar menggelar rapat Pembahasan Perkembangan Tapping Box. Rapat yang dimulai pukul 09.00 Wita ini dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dan dihadiri oleh peserta rapat, diantaranya Sekretaris, Seluruh Kabid dan Kasubid ,Tim IT di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar beserta Vendor PT.Subaga.
Hal-hal yang diusulkan dalam rapat tersebut adalah mengenai pembentukan tim monitoring yang bertujuan untuk memantau sistem yang telah terintegrasi dengan baik dan tim evaluasi untuk mengevaluasi kesesuaian kualitas data capture yang diterima. Pembuatan Standard Operational Prosedure (SOP) serta Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Secara Online juga disarankan agar menjadi dasar dan standar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tapping box. Pihak IT mengusulkan pembuatan Web service untuk meng-capture data tanpa melalui tapping box dan pihak vendor akan terus menganalisa permasalahan teknis yang terjadi, yang mana hal tersebut merupakan tanggungjawab mereka. Vendor juga berjanji untuk menyempurnakan tampilan data agar data yang ter-capture dapat menangkap seluruh transaksi yang terjadi di tempat usaha wajib pajak sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan yang akuntabel.
25 November 2025